Pelemahan nilai mata uang suatu negara, seperti yang belakangan menimpa rial Iran, seringkali bukan sekadar refleksi dinamika ekonomi domestik semata, melainkan simptom dari jaringan kompleks faktor geopolitik, kebijakan ekonomi global, dan tekanan eksternal. Kasus Iran, dengan rial yang terus terdepresiasi dan kebingungan antara denominasi rial dan toman, menawarkan lensa yang tajam untuk mengkaji bagaimana ketegangan regional dan sanksi internasional dapat menciptakan gelombang kejut yang merambat jauh, bahkan hingga ke pasar keuangan di belahan dunia lain, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.
Mata uang Iran telah lama berjuang melawan tekanan inflasi kronis dan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Perbedaan antara rial dan toman, yang seringkali membingungkan bagi pengamat luar, sejatinya mencerminkan upaya pemerintah untuk menyederhanakan denominasi mata uang yang telah kehilangan daya belinya secara drastis. Secara teknis, rial adalah mata uang resmi, namun dalam percakapan sehari-hari, sebagian besar transaksi di Iran menggunakan ‘toman’, yang secara historis setara dengan sepuluh rial. Upaya re-denominasi untuk secara resmi mengganti rial dengan toman, menghapus beberapa nol, adalah pengakuan atas inflasi yang tak terkendali dan upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Namun, langkah ini seringkali terlambat dan tidak cukup fundamental untuk mengatasi akar masalah pelemahan mata uang yang lebih dalam, yang sebagian besar berakar pada isolasi ekonomi dan tekanan geopolitik.
Akar permasalahan pelemahan rial Iran secara fundamental terkait erat dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Setelah penarikan AS dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2018 dan penerapan kembali serta peningkatan sanksi ekonomi, Iran terputus dari sistem keuangan global dan sebagian besar pasar minyak internasional. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk membatasi akses Iran terhadap pendapatan devisa, terutama dari ekspor minyak yang merupakan tulang punggung ekonominya. Ketika pendapatan dolar mengering, kemampuan bank sentral Iran untuk mempertahankan nilai rial melemah secara drastis. Importir kesulitan mendapatkan valuta asing untuk membeli barang-barang esensial, dan inflasi melonjak karena pasokan barang berkurang sementara uang beredar tetap banyak. Inilah siklus setan yang terus-menerus menekan rial, mengubahnya menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di dunia.
Dampak dari sanksi AS terhadap Iran tidak berhenti di perbatasan Iran. Kebijakan ini memiliki implikasi sistemik yang luas terhadap ekonomi global dan pasar keuangan, yang pada gilirannya memengaruhi Amerika Serikat sendiri dan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertama, sanksi terhadap Iran seringkali memengaruhi pasokan minyak global. Meskipun Iran bukan lagi pemain minyak terbesar, setiap gangguan pada pasokannya atau ancaman terhadap jalur pelayaran di Teluk Persia dapat memicu ketidakpastian di pasar minyak. Kenaikan harga minyak mentah global secara langsung memengaruhi inflasi di AS dan negara-negara importir minyak lainnya, termasuk Indonesia. Bagi AS, ini berarti tekanan inflasi domestik yang mungkin memaksa Federal Reserve untuk mengambil tindakan moneter yang lebih agresif, seperti menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter AS, terutama kenaikan suku bunga, adalah salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi arus modal global.
Ketika The Fed menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi domestik yang mungkin diperburuk oleh kenaikan harga energi atau gangguan rantai pasok global akibat geopolitik, dolar AS cenderung menguat. Penguatan dolar AS ini menciptakan fenomena ‘flight to safety’ di mana investor global menarik modal mereka dari pasar negara berkembang yang dianggap lebih berisiko untuk berinvestasi di aset-aset berdenominasi dolar AS yang lebih aman dan memberikan imbal hasil lebih tinggi. Fenomena inilah yang secara langsung memukul ekonomi Indonesia.
Bagi Indonesia, implikasi dari ketidakstabilan geopolitik yang dipicu oleh sanksi AS terhadap Iran dan respons moneter The Fed sangatlah nyata. Pertama, tekanan pada Rupiah. Penguatan dolar AS secara global akan menyebabkan depresiasi Rupiah. Ini membuat harga barang impor menjadi lebih mahal, termasuk bahan baku untuk industri domestik, yang pada akhirnya memicu inflasi impor. Bank Indonesia (BI) kemudian dihadapkan pada dilema sulit: apakah harus menaikkan suku bunga acuan untuk menstabilkan Rupiah dan mengendalikan inflasi, yang berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik; atau membiarkan Rupiah melemah, yang dapat merusak daya beli masyarakat dan meningkatkan beban utang luar negeri dalam mata uang asing.
Kedua, inflasi dan harga energi. Indonesia adalah importir minyak bersih, meskipun juga produsen. Kenaikan harga minyak global akibat ketegangan di Timur Tengah atau gangguan pasokan karena sanksi terhadap Iran akan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah dan biaya transportasi serta produksi di sektor swasta. Jika pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, beban fiskal akan membengkak. Jika harga dinaikkan, inflasi akan melonjak, mengurangi daya beli masyarakat dan berpotensi memicu gejolak sosial.
Ketiga, arus modal dan investasi. Ketidakpastian geopolitik global dan kebijakan moneter AS yang ketat cenderung membuat investor asing lebih hati-hati dalam menanamkan modal di pasar negara berkembang. Indonesia, yang sangat bergantung pada investasi asing langsung (FDI) dan investasi portofolio untuk membiayai pembangunan dan menjaga neraca pembayaran, akan merasakan dampaknya. Penurunan arus modal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Keempat, rantai pasok global. Meskipun Iran secara langsung bukan mitra dagang utama Indonesia, gangguan pada jalur pelayaran atau peningkatan biaya asuransi maritim akibat ketegangan di Teluk Persia dapat memengaruhi rantai pasok global secara lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan biaya logistik dan pengiriman, yang pada akhirnya memengaruhi harga barang impor dan ekspor Indonesia.
Kelima, daya saing ekspor. Meskipun Rupiah yang melemah mungkin membuat ekspor Indonesia terlihat lebih murah di mata pembeli asing, dampak positif ini seringkali terkikis oleh kenaikan biaya bahan baku impor dan volatilitas harga komoditas global. Selain itu, jika ekonomi global melambat karena ketidakpastian, permintaan terhadap produk ekspor Indonesia juga akan menurun.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus pelemahan mata uang Iran dan dampaknya pada ekonomi global adalah pengingat akan interkonektivitas yang mendalam dalam sistem ekonomi dan politik dunia. Keputusan kebijakan di Washington, DC, yang bertujuan untuk menekan rezim di Teheran, dapat menciptakan efek riak yang dirasakan oleh rumah tangga dan bisnis di Jakarta. Bagi Indonesia, ini menggarisbawahi urgensi untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat melalui diversifikasi basis ekspor, penguatan pasar domestik, pengelolaan fiskal yang bijaksana, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia dan pemerintah harus terus memantau dinamika global dengan cermat, siap untuk menyesuaikan kebijakan moneter dan fiskal guna melindungi ekonomi domestik dari badai eksternal yang tak terhindarkan. Dalam era globalisasi, tidak ada negara yang benar-benar terisolasi dari dampak geopolitik dan kebijakan ekonomi superpower.